Keadaan Indonesia: Pulihkan Kesehatan Jantung Keadilan

Keadaan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam sektor hukum dan peradilan, yang tercermin dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja institusi hukum. Fenomena ini bukan hal baru, namun semakin mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat publik, aparat penegak hukum, dan elite politik tidak hanya menimbulkan kehebohan, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya sistem hukum dalam menegakkan keadilan secara merata.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah vonis ringan terhadap pelaku korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sementara itu, masyarakat kerap disuguhi potret ketimpangan, di mana warga miskin yang mencuri untuk bertahan hidup dihukum berat tanpa pertimbangan kondisi sosial-ekonomi mereka. Kontras semacam ini memperparah persepsi bahwa hukum di Indonesia bersifat diskriminatif dan melayani kepentingan kelompok tertentu.

Dalam survei terbaru oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2024, hanya 38% masyarakat yang menyatakan percaya terhadap sistem peradilan nasional. Penurunan signifikan ini menunjukkan betapa gentingnya situasi yang dihadapi. Masyarakat mulai mempertanyakan independensi hakim, integritas jaksa, hingga profesionalisme aparat kepolisian. Ketika hukum tak lagi dianggap sebagai alat pencari keadilan, maka tatanan sosial pun berada di ujung tanduk.

Sistem hukum yang sehat adalah fondasi utama negara hukum. Ia berfungsi layaknya jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh—memberikan kehidupan, keseimbangan, dan ketahanan. Ketika jantung ini melemah, seluruh tubuh negara ikut terancam. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan serius dan menyeluruh untuk mereformasi sistem hukum.

Keadaan Indonesia hanya dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan, jantung keadilan Indonesia dapat dipulihkan. Dan hanya melalui sistem hukum yang adil dan bersih, bangsa ini bisa tumbuh menjadi negara yang bermartabat dan dipercaya oleh rakyatnya sendiri.

Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan

Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan di Indonesia merupakan persoalan kronis yang belum mendapat perhatian memadai dari pembuat kebijakan. Meski secara normatif konstitusi dan berbagai undang-undang telah menjamin hak semua warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Masyarakat yang berada di lapisan bawah ekonomi sering kali terhambat untuk mengakses bantuan hukum. Biaya pengacara yang tinggi, prosedur hukum yang kompleks, serta rendahnya tingkat literasi hukum menjadi penghalang utama. Akibatnya, mereka tidak memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan yang menimpa mereka. Tidak jarang, masyarakat yang menjadi korban justru dikriminalisasi karena tak mampu membela diri secara hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi masyarakat sipil lainnya berupaya mengisi kekosongan tersebut. Namun kapasitas mereka sangat terbatas. Dengan jumlah pengacara publik yang jauh di bawah kebutuhan, serta keterbatasan dana dan fasilitas, bantuan hukum yang diberikan pun tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil.

Ketimpangan ini diperparah dengan adanya ‘justice gap’ antara daerah urban dan rural. Di kota-kota besar, akses terhadap pengacara, informasi hukum, dan lembaga hukum relatif mudah. Namun di pedesaan, masyarakat sering kali tidak tahu ke mana harus mengadu ketika hak mereka dilanggar. Mereka juga rentan terhadap praktik-praktik manipulatif dari aparat lokal atau pihak-pihak yang lebih berkuasa.

Untuk mengatasi persoalan ini, negara harus hadir secara nyata. Program bantuan hukum gratis harus diperluas, tidak hanya dalam bentuk penyediaan pengacara, tetapi juga melalui pendidikan hukum komunitas dan penyuluhan hukum berbasis digital. Pemerintah daerah harus aktif menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendirikan pos bantuan hukum yang terjangkau oleh masyarakat.

Pemulihan jantung keadilan Indonesia tidak akan sempurna tanpa mengatasi ketimpangan akses terhadap hukum. Keadilan harus menjadi milik semua, bukan hak istimewa segelintir orang. Maka, ke depan, keadilan harus ditempatkan sebagai kebutuhan dasar, sama pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan.

Peran Lembaga Negara Dalam Pemulihan Keadilan

Peran Lembaga Negara Dalam Pemulihan Keadilan memiliki fungsi strategis sebagai penjamin berlangsungnya proses hukum yang adil, bersih, dan tidak memihak. Namun dalam kenyataannya, banyak lembaga tersebut justru terjebak dalam pusaran kepentingan politik dan ekonomi, yang membuat mereka abai terhadap fungsi utamanya sebagai pengawal keadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, pernah menjadi simbol harapan masyarakat dalam memerangi korupsi. Namun pasca revisi Undang-Undang KPK pada 2019, kewenangannya dipangkas, independensinya diganggu, dan kepercayaan publik pun menurun drastis. Banyak kasus besar yang mandek di tengah jalan, dan tidak sedikit yang berakhir dengan hukuman ringan atau bebas murni.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai benteng terakhir konstitusi, juga mendapat sorotan karena sejumlah putusan kontroversial yang dianggap terlalu berpihak pada kekuasaan. Keputusan-keputusan hukum yang semestinya berpijak pada prinsip keadilan dan kepentingan umum, malah dinilai sebagai manuver politik yang menguntungkan elite tertentu.

Komisi Yudisial (KY), yang bertugas menjaga integritas hakim, menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsinya. Lemahnya wewenang pengawasan serta minimnya dukungan anggaran membuat KY kesulitan menindak hakim-hakim yang bermasalah. Padahal, independensi dan integritas hakim adalah pilar utama dalam memastikan putusan pengadilan tidak dipengaruhi tekanan dari luar.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reformasi mendasar yang tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga budaya kelembagaan. Proses seleksi pimpinan lembaga penegak hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat sipil dan akademisi harus dilibatkan dalam proses ini agar hasilnya mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan elite politik.

Peran Masyarakat Sipil Dan Media Dalam Menjaga Keadilan Keadaan Indonesia

Peran Masyarakat Sipil Dan Media Dalam Menjaga Keadilan Keadaan Indonesia dalam menjaga keadilan dan mengawasi jalannya kekuasaan. Ketika lembaga negara gagal atau abai menjalankan tugasnya, peran masyarakat sipil dan media menjadi krusial sebagai kekuatan penyeimbang.

Organisasi masyarakat sipil (OMS), seperti LSM hukum, kelompok HAM, dan komunitas advokasi, telah berperan besar dalam mendampingi korban ketidakadilan, menyuarakan kasus-kasus terpinggirkan, serta mendorong reformasi kebijakan. Mereka juga aktif melakukan pendidikan hukum di tingkat akar rumput, memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum dasar kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Media massa juga menjadi garda terdepan dalam membongkar praktik ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Jurnalisme investigatif memungkinkan publik mengetahui apa yang selama ini disembunyikan oleh kekuasaan. Kasus-kasus besar seperti korupsi pejabat, kekerasan aparat, hingga pelanggaran HAM masa lalu sering kali muncul ke permukaan berkat kerja keras jurnalis yang berani dan independen.

Namun, peran penting ini tidak jarang dihadapkan pada ancaman serius. Aktivis masyarakat sipil sering mengalami kriminalisasi, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Demikian pula jurnalis yang menyuarakan kebenaran tak jarang menjadi target serangan siber, gugatan hukum, atau ancaman pembunuhan. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum bagi mereka yang berjuang demi keadilan.

Partisipasi masyarakat juga bisa dikembangkan melalui inovasi digital. Platform pelaporan hukum, petisi online, forum mediasi komunitas, hingga aplikasi edukasi hukum dapat memperluas ruang partisipasi publik. Keadilan bukan hanya urusan pengadilan, tapi juga urusan warga yang sadar dan aktif memperjuangkan haknya.

Dengan keadilan adalah ruh dari demokrasi. Jika ia mati, maka demokrasi hanya tinggal nama. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung keadilan bukan hanya tugas aparat hukum, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia. Dengan sinergi antara negara dan warga, keadilan bukan hanya bisa dipulihkan, tetapi diperkuat demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat dengan Keadaan Indonesia.